Dibungkam Saat Menyuarakan Karhutla

 Oleh: Reskidayanti 

Dibungkam Saat Menyuarakan Karhutla

Sebuah konten berisi fakta ilmiah yang dikeluarkan oleh Nalar Rawat tidak mampu bertahan lama. Dalam unggahan tersebut, mereka mempublikasikan investigasi ilmiah mengenai kubah racun karbon monoksida (CO) di langit Indonesia dan tembusnya angka ISPU 1.200 di Kalimantan Tengah.

Umur video tersebut tidak panjang, hanya 16 jam setelah diunggah lalu dihapus. Dalam unggahan lainnya, Nalar Rawat menyatakan penghapusan video itu dilakukan secara sepihak oleh TikTok. Padahal konten tersebut disusun dari data satelit resmi NASA Worldview, laporan Reuters, serta enam jurnal ilmiah internasional. Konten itu hadir sebagai peringatan bahaya nyata yang sedang mengancam nyawa ratusan ribu saudara kita.

Hal yang sama juga dikeluhkan oleh sejumlah figur publik yang mengalami penurunan jangkauan unggahan tentang karhutla, seperti Wendy Cagur dan kreator Tasya Farasya. Mereka mempertanyakan perubahan jangkauan konten yang dibagikannya setelah menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan. Keluhan tersebut memunculkan dugaan bahwa distribusi informasi mengenai karhutla mengalami pembatasan.

Kebebasan Berekpresi dalam Demokrasi

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar yang diagung-agungkan dalam sistem demokrasi. Katanya, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Namun jargon tersebut seakan tidak berarti, sebab kebebasan itu bisa saja bertumpu pada kepentingan tertentu oleh pihak yang punya kuasa lebih.

Fenomena penghapusan konten investigasi ilmiah terkait karhutla menunjukkan sisi lain, bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital dapat terancam ketika suara kritis dari bawah mengangkat isu yang menyangkut tanggung jawab negara kepada rakyat, dan menyentuh kepentingan para pemilik modal.

Tidak heran jika di tengah masyarakat muncul berbagai anggapan yang menilai penghapusan konten tersebut sebagai pembungkaman atas suara kritis yang berbasis sains. Padahal ancaman kebakaran hutan dan lahan telah menyebabkan 283.270 warga di tujuh provinsi mengalami gangguan pernapasan, dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk ibu hamil dan penderita penyakit jantung.

Nyatanya, ini menunjukkan kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi bersifat hipokrit. Adanya keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat justru tidak memberikan jaminan kepada masyarakat untuk bisa menyuarakan fakta dan kritik mereka secara bebas, terlebih ketika membahas kebijakan dan penanganan karhutla. Jadi tidak heran jika banyak unggahan di media sosial yang membicarakan karhutla mengalami shadowban oleh pihak tertentu.

Di sisi lain, masyarakat punya hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik, yang tidak cukup hanya sebatas pernyataan normatif. Hak itu harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang mampu mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi masyarakat. Apabila penanganan karhutla dinilai tidak mampu mencegah meluasnya dampak asap, sementara konten-konten yang memberikan informasi mengenai bahaya asap karhutla justru dihapus tanpa penjelasan spesifik, maka persoalan ini tidak bisa hanya dievaluasi dari segi moderasi konten, tetapi juga harus melihat sisi tata kelola perlindungan lingkungan dan keselamatan rakyat.

Kebebasan berpendapat yang digaungkan ternyata tidak memberi ruang atas suara kritis yang membela kepentingan rakyat. Inilah realitas sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan pada manusia. Sistem ini menganggap manusialah yang berhak atas dirinya, hingga muncullah berbagai ide kebebasan individu, yang nyatanya akan saling tumpang tindih sebab manusia punya kepentingan masing-masing. Maka atas kepentingan siapa yang mendominasi? Merekalah yang mampu menggerakkan kebebasan tersebut. Jadi persoalannya bukan hanya sekadar masalah penghapusan konten, tetapi juga terkait sistem kehidupan yang menaungi manusia.

Islam dan Tanggung Jawab Penguasa

Dalam Islam, menjaga lingkungan hidup dan melindungi keselamatan rakyat merupakan bagian dari riayah penguasa kepada rakyat. Tidak hanya fokus pada penanganan ketika karhutla terjadi, tetapi negara dalam Islam tidak akan memberikan ruang bagi korporasi untuk menguasai hutan yang merupakan kepemilikan umum.

Dengan begitu, tidak terbuka ruang untuk drama pembakaran hutan yang diperoleh atas izin negara. Korporasi tidak bisa bebas menguasai hutan, bebas membakar hutan, dan tidak peduli atas akibat gumpalan asap yang berbahaya, demi kepentingannya tercapai.

Kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan hanya sekadar mempertahankan citra keberhasilan penanganan bencana, tetapi tetap membuka lebar pintu bencana karhutla terjadi. Islam memandang bahwa penguasa dan jajarannya adalah pelayan umat yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak atas rakyat yang dipimpinnya. Mereka tidak berhak menentukan hukum atas umat, tetapi hanya menjalankan hukum syariat. Jadi hukum yang dijalankan bukan dari akal-akalan manusia yang bisa saja disusupi kepentingan pribadi.

Adapun aktivitas menyampaikan kritik untuk mengoreksi kebijakan dan mengingatkan penguasa atas kelalaian dalam melindungi rakyat merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukkam yang diperintahkan dalam Islam. Allah SWT berfirman:

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah..." (QS. Ali Imran [3]: 110)

Kritik atas penghapusan konten karhutla dan buruknya penanganan yang dilakukan pemerintah tidak berhenti sebatas itu. Umat juga harus menyadari bahwa akar persoalan karhutla yang tidak berujung ini merupakan dampak panjang dari sistem yang mengatur kehidupan.

Islam menjadikan syariah sebagai landasan penegakan hukum yang mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam hal ini bagaimana menjalankan amanah kepemimpinan dan melindungi rakyat serta lingkungan. Prioritas utama bukan terletak pada kepentingan penguasa maupun kepentingan ekonomi yang bersifat merusak ruang hidup masyarakat, tetapi kemaslahatan rakyatlah yang menjadi urgensi kebijakan.

Terkait pengaturan lingkungan, Islam memberikan pengaturan bahwa tidak boleh melakukan kerusakan terhadap segala sesuatu, dan mendorong untuk menyayangi binatang dengan tidak merusak habitat mereka. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56:

"Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya..."

Bahkan dalam sejarah dikisahkan bagaimana Islam membangun kebun-kebun untuk melindungi hewan-hewan ternak. Yaqut al-Hamawi berkata, Khalifah Ja'fari menyukai tempat-tempat Khalifah Al-Makmun karena di sana terdapat kebun untuk binatang-binatang liar. Khalifah Al-Mutawakkil juga bahkan membangun kebun luas di kota Samarra sebagai perlindungan bagi hewan-hewan.

Sedetail itulah Islam dalam mengatur kehidupan. Namun sayangnya hari ini aturan selengkap dan sedetail itu justru dicampakkan manusia dan lebih condong pada sistem yang nyaris merusak segala sendi kehidupan. Maka pencegahan karhutla sampai ke akar tidak akan selesai jika solusinya tidak menyentuh akar masalahnya, yakni sistem yang dijalankan bukan Islam.