Pembungkaman Konten Aktivis : Potret Buram Kebebasan Berekspresi

Penulis Ummu Hayyan 

Hanya 16 jam setelah dipublikasikan, video investigasi ilmiah dari Nalar Rawat—yang menyoroti kubah karbon monoksida (CO) serta lonjakan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga menyentuh 1.200 di Kalimantan Tengah—dihapus secara sepihak dari platform TikTok tanpa penjelasan spesifik. Padahal, konten berbasis sains tersebut merujuk pada data otoritatif dari NASA Worldview, laporan Reuters, serta enam jurnal ilmiah internasional.

Penghapusan ini dinilai publik sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara kritis di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang nyata. Bencana ekologis ini telah membawa dampak sistemik, di mana sedikitnya 283.270 warga di tujuh provinsi tercatat mengalami gangguan pernapasan. Asap gambut yang membawa konsentrasi tinggi karbon monoksida dan partikel PM2.5 ini amat berbahaya bagi kesehatan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil dan penderita penyakit jantung.

Fenomena senyapnya sensor digital terhadap konten investigasi ilmiah memperlihatkan bahaya laten di ruang publik: kebebasan berekspresi di ruang digital rentan diintervensi dan terancam ketika suara kritis mengangkat persoalan yang menyenggol tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan rakyat.

Jarak Antara Retorika dan Realita Demokrasi

Sistem demokrasi yang kerap menggaungkan kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi publik nyatanya belum menjamin masyarakat dapat menyuarakan fakta berbasis bukti ilmiah secara bebas, terlebih jika menyangkut evaluasi kebijakan dan efektivitas penanganan karhutla.

Krisis Hak Ekologis dan Struktural

Hak dasar rakyat atas kesehatan serta lingkungan hidup yang bersih dan sehat berhadapan langsung dengan tembok pembatas struktural. Penanganan karhutla di lapangan belum mampu mencegah paparan asap beracun yang melumpuhkan masyarakat, sementara narasi edukatif yang mencoba menyuarakan bahaya tersebut justru dibungkam tanpa kejelasan.

Kebebasan Berekspresi yang Semu 

Realita ini membuktikan bahwa jaminan kebebasan berekspresi dalam kerangka sistem yang ada sering kali berhenti sebagai teori manis. Ketersampaian suara kritis yang berpihak pada keselamatan dan kepentingan rakyat belum sepenuhnya dijamin atau dilindungi.

Persoalan ini harus ditinjau dari sudut pandang dengan menggunakan sebuah pandangan hidup yang mendasar dan solutif. Pandangan hidup tersebut haruslah berasal dari Sang pencipta kehidupan, Allah SWT. Pandangan hidup tersebut adalah Islam.

Tanggung Jawab Penguasa

Dalam Islam, menjaga lingkungan hidup dan melindungi keselamatan jiwa rakyat (*hifz an-nafs*) merupakan manifestasi amanah dan bagian dari tanggung jawab utama penguasa di hadapan Allah dan manusia.

Kebijakan dan tindakan penguasa wajib berorientasi sepenuhnya pada kemaslahatan rakyat (*tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manutun bil mashlahah*), bukan sekadar manuver untuk mempertahankan pencitraan atas keberhasilan penanganan bencana.

Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Mungkar 

Mengungkap data dan fakta, mengoreksi kebijakan yang keliru, serta mengingatkan penguasa atas kelalaian dalam melindungi rakyat adalah bagian integral dari *amar ma’ruf nahi mungkar* dan *muhasabah lil hukam* (mengoreksi penguasa) yang bernilai mulia.

Umat dipanggil untuk tidak berhenti pada sekadar kritik reaktif terhadap penghapusan konten atau kelemahan penanganan karhutla di permukaan, melainkan mendiagnosis dan mengurai akar persoalan sistemik yang melandasi tata kelola kehidupan bernegara.

Syariah sebagai Landasan Perlindungan

Islam menempatkan penegakan hukum syariah sebagai landasan utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan melindungi hak-hak rakyat. Keselamatan jiwa masyarakat serta kelestarian ruang hidup tidak boleh dikorbankan demi pertimbangan kepentingan penguasa maupun syahwat ekonomi yang merusak lingkungan.

Wallahu a'lam.