Opini

Oleh : Dian Safitri Lagi dan lagi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kembali terjadi. Satu per satu pabrik industri padat karya, seperti: tekstil, garmen, hingga alas kaki di Indonesia menghentikan operasionalnya alias tutup. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun tak terelakkan lagi. Bukan hanya buruh/pekerja saja yang terdampak oleh adanya fenomena PHK, melainkan warga di sekitar pabrik yang tutup itu. Misalnya Komarudin, seorang Kepala Dusun yang tempat tinggalnya persis di samping pabrik, terpaksa harus menjual beberapa unit kontrakannya karena sepi akibat ditinggal para buruh, yang awalnya beliau punya 15 pintu, dan tersisa 11 pintu saja, empatnya sudah dijual karena pabrik itu bangkrut dan masih banyak lagi kasus yang sama maupun yang berbeda (cnbcIndonesia.com, 14/06/2024). PHK massal menjadi tolak ukur bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Fakta gelombang PHK akibat ekonomi dunia yang sulit sungguh tidak bisa dikendalikan. Lapangan pekerjaan semaki...

Oleh : Asma Dzatin Nithaqoin Persoalan pornografi bukanlah masalah baru. Namun permasalahan ini telah mendarah daging, baik di kalangan dewasa, remaja, bahkan anak-anak tidak luput dari serangan pornografi. Aksesnya pun sangat mudah didapatkan.  Dilansir dari media cnbcindonesia.com, (16/6/24), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan, X atau dulunya Twitter, terancam diblokir dari Indonesia. Hal itu bisa dilakukan apabila masih menerapkan kebijakan kebebasan konten pornografi di Indonesia. Selain itu, menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, Jumat (14/6), bahwa Indonesia siap menutup platform media sosial X jika platform itu tidak mematuhi peraturan yang melarang konten dewasa (voaindonesia.com 14/06/24). Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Nenden Sekar Arum menilai, pemblokiran media sosial X (Twitter) bukan solusi untuk menghentikan penyebaran konten pornografi di Indonesia....

Oleh : Ummu Lian, S.KM (Muslimah Peduli Umat) Saat ini di media sosial lagi viral terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ibu pada anaknya. Dikutip dari detiknews.com, (09/06/2024), terjadi dua kasus ibu mencabuli anaknya dan direkam karena iming-iming uang. Awalnya. Seorang ibu muda berinisial R (22) di Tangerang Selatan, Banten, dilaporkan melecehkan anak kandungnya sendiri yang berusia 4 tahun. Kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini, polisi menangkap ibu inisial AK (26), yang tega mencabuli putra kandungnya yang masih berusia 10 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Diantaranya dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KPAI Kawiyan mengaku prihatin atas banyaknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya.  Termasuk Psikolog anak, Novita Tandry mengatakan, ada bahaya laten yang mengancam korban pencabulan oleh ibu kand...

  Oleh: Izzah Saifanah Pemutusan hak kerja (PHK) menjadi permasalahan yang dihadapi banyak instansi usaha akhir-akhir ini, sebagaimana dikutip dari situs cnbcindonesia (13/6). Satu per satu pabrik industri padat karya, seperti tekstil, garmen, hingga alas kaki di Indonesia menghentikan operasionalnya, alias tutup. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun tak terelakkan lagi. Namun siapa sangka, bukan hanya buruh/pekerja saja yang terdampak oleh adanya fenomena PHK, melainkan warga di sekitar pabrik yang tutup itu pun turut terkena imbasnya. Gelombang PHK sejalan dengan peningkatan jumlah pengangguran. Artinya, semakin banyak kepala keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini akan mengancam tatanan sosial di masyarakat sebab tingkat kemiskinan yang tinggi dapat disertai dengan kriminalitas yang tinggi pula. Penyebab terjadinya PHK tidak lain adalah sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini. Sistem ini membuat posisi pekerja melemah yakni hanya seka...

  Oleh:Ainayyah Nur Fauzih (Aktivis Dakwah Kampus) Sungguh Memilukan. Kasus pembuatan video vulgar bersama anak kandung marak akhir-akhir ini. Dikutip dari laman liputan6.com, sejauh ini, total ada dua ibu muda yang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun, mereka adalah AK (26) dan R (22). Awalnya, seorang ibu muda berinisial R (22) di Tangerang Selatan, Banten, dilaporkan melecehkan anak kandungnya sendiri yang berusia 4 tahun. Kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini, polisi menangkap ibu inisial AK (26), yang tega mencabuli putra kandungnya yang masih berusia 10 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (news.detik.com, 09-06-2024) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data Kemen PPPA, pada 2022, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mencapai 9.588 kasus, meningkat drastis dari tahun sebelumnya (4.162 kasus). Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ka...

  Oleh : Nadila A., S. P. (Aktivis Dakwah Kampus) Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa hampir 10 juta penduduk Indonesia generasi Z berusia 15-24 tahun menganggur atau tanpa kegiatan (not in employment, education, and training/NEET). Bila dirinci lebih lanjut, anak muda yang paling banyak masuk dalam ketegori NEET justru ada di daerah perkotaan yakni sebanyak 5,2 juta orang dan 4,6 juta di pedesaan. (kompas.com, 24/05/24) Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan bahwa banyaknya anak muda yang belum mendapatkan pekerjaan ini karena tidak cocok (mismatch) antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini terjadi kepada lulusan SMA/SMK yang menyumbang jumlah tertinggi dalam angka pengangguran usia muda. (kumparanbisnis.com,  20/05/24) Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah pendidikan yang ada berdasarkan pengawasan dari negara? Dan bukankah kurikulum yang ada bersumber dari kesepakatan pihak pemerintah? *Persoalan Besar Negara* Keti...

Oleh: Aulia Manda, S.Pd (Aktivis Dakwah) Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) resmi menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium. Melalui Perbadan Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 tahun 2023 tentang HET Beras, harga beras medium, dan beras premium diatur berdasarkan wilayah. Kepala NFA mengungkapkan, penetapan regulasi HET beras ini menguatkan kebijakan relaksasi yang telah diberlakukan melalui Keputusan Kepala NFA sebelumnya. Kepala NFA menegaskan, penyesuaian HET beras tidak terpisahkan dari upaya stabilisasi pasokan dan harga beras, di mana kebijakan di hulu juga selaras dengan di hilirnya. "Jadi selaras dengan kepentingan di hulu di mana kita juga mengeluarkan Perbadan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras, maka di hilir perlu juga melakukan penyesuaian. Karena harga di tingkat produsen (petani) juga akan seirama dengan harga ...

 Oleh Ummu Fathia Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan menyambut baik persetujuan DPR RI atas RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi undang-undang. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebutkan UU KIA diyakini akan semakin meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh. "Pengesahan RUU KIA menjadi undang-undang merupakan wujud konkret dari komitmen DPR dan Pemerintah untuk mensejahterakan ibu dan anak menuju Indonesia Emas," ungkap Putri dalam keterangan resminya, Jumat (7/6/2024). Menurut ketua Panitia Kerja (Panja) RUU KIA pada Fase 1.000 HPK dari unsur pemerintah menyampaikan, RUU ini dibuat karena ada alasan filosofisnya, yakni untuk mewujudkan generasi emas dan menurunkan tengkes (stunting). UU KIA merupakan langkah maju dalam memastikan kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia. Dengan penyesuaian jam kerja dan tugas bagi ibu setelah melahirkan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memada...

Oleh : Asma Dzathin Nithaqoin Di zaman modern ini emansipasi wanita sangatlah diagungkan.  Perempuan dianggap sebagai sumber penghasilan, memiliki tenaga profesional dan juga menjadikan wanita wajib mencari nafkah. Namun perempuan juga tidak bisa lepas dari fitrahnya sebagai seorang ibu yang kasih sayangnya dibutuhkan oleh sang buah hati. Dilansir dari media tirto.id (07/06/24), Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, menjamin Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), yang sudah disahkan dalam rapat paripurna tak akan mendiskriminasi perempuan. Hal itu merespons anggapan UU KIA dinilai mendiskriminasi perempuan di tempatnya bekerja. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi respons positif pengesahan UU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama UU KIA oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna Selasa, 4 Juni 2024 lalu. Ketua Departemen Kajian Perempuan, Anak dan Keluarga BPKK DPP PKS Tuti Elfita, mengatakan partainya menekankan pengesahan UU KIA berkaitan dengan...

Oleh : Dian Safitri Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan bahwa 1 dzulhijjah jatuh pada hari Jum'at yang bertepatan dengan tanggal 07 Juni, dan artinya lebaran haji akan jatuh pada hari Ahad tanggal 16 juni, dan hari arafah jatuh pada hari Sabtu 15 Juni. Berbeda dengan kerajaan arab saudi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama baru akan menggelar pemantauan hilal dan sidang isbatnya pada hari jum'at. Direktur urusan agama Islam dan pembinaan syariah Kemenag, melaporkan bahwa berdasarkan data hilal, saat sidang isbat nanti, posisi hilal telah melampaui kriteria imkanur rukyat MABIMS dan kriterianya mensyaratkan tinggi hilal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat dan berdasarkan data dan perhitungan, 01 Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu yang bertepatan dengan 08 juni. (kompas.com, 07/06/2024). Perbedaan idul Adha maupun idul Fitri akan terus menjadi polemik yang tiada henti. Kenapa bisa berbeda? Dalih mereka karena perbedaan zona waktu antara kedua negara. Sehingga s...

Pengangguran Bertambah di Era Gen Z, Bagimana Nasib Negri ini? Oleh. Susi Ummu Musa  Cemas, khawatir dan diselimuti bayangan kelam terkadang terlintas dibenak orangtua memikirkan nasib anak anak mereka untuk 3, 5 atau 10 tahun akan datang. Jika sekarang saja untuk mendapatkan sesuap nasi harus bekerja mati matian bahkan rela bekerja apa saja asal halal yang penting keluarga bisa makan. Ini yang dirasakan orangtua sekarang. melihat banyaknya generasi yang telah lulus sekolah namun masih Pengangguran. Beda zaman beda cara pandang, orang tua dulu berfikir untuk bekerja apa saja yang penting pulang bawa uang tapi era Gen z ini agak lain pula, mereka lebih mengedepankan gengsi dan lebih sering minta uang kepada orangtuanya. Tak hanya itu peluang untuk bisa bekerja pun pupus sudah karena lapangan pekerjaan tidak disediakan oleh pemerintah, ditambah gelombang phk massal menjadi fenomena yang terjadi di tahun tahun belakangan ini. Akhirnya bagaimana nasib kehidupan generasi yang akan datan...

Tri Lusiana, S.Pd (Aktivis Muslimah) Gelombang demo besar-besaran terus meluas. Para akademisi turun ke jalan menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina. Mulai dari Amerika Serikat, Eropa, hingga ke Asia. Seluruh mahasiswa unjuk rasa menuntut pemerintah dunia mengambil tindakan tegas agar Israel berhenti melancarkan operasi militernya di Gaza. Mereka terus menyerukan gerakan agar perguruan tinggi melakukan divestasi dari perusahaan yang mendukung Israel. Mereka meyakini perusahaan-perusahaan itu mendukung dan mendanai serangan Tel Aviv di Gaza. Berikut beberapa aksi unjuk rasa bela Palestina digelar di seluruh dunia dikutip CNN International. Pertama Amerika Serikat(AS),  AS terus menghadapi gelombang unjuk rasa mahasiswa pro-Palestina. Jumlah mahasiswa yang ditangkap kini telah mencapai sekitar 2.000 orang. Laporan Associated Press (AP) menyebut penangkapan telah terjadi di 35 kampus sejak protes dimulai di Universitas Columbia pada 17 April lalu. Diketahui, kampus itu terus...

Oleh: Wiwik Afrah, S.Pd Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Melalui aturan tersebut, Jokowi resmi memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia sampai dengan masa umur cadangan tambang perusahaan. Namun demikian, Freeport harus memberikan saham 10% lagi kepada Pemerintah Indonesia, sehingga kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 61% dari saat ini 51%. (SINDONews/03/05/2024)  Mental terjajah! Begitulah ungkapan kekecewaan pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi saat PT Freeport kembali diberikan izin menambang. Nyatanya, telah jelas kerugian negara atas pengelolaan PT Freeport di Timika Papua. Andai saja sedari awal tambang emas dan perak tersebut dikelola negara, niscaya pemasukan negara akan melimpah ruah. Tidak habis pik...

Oleh: Wiwik Afrah, S.Pd (Aktivis Dakwah) Polemik Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ) terus bergulir setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Gelombang penolakan terus terjadi, lantaran PP tersebut akan mewajibkan perusahaan memotong gaji pekerja swasta Nantinya para karwayan bakal mendapatkan potongan gaji sebesar 3% sebagai iuran Tapera, dengan rinciannya 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja. Kewajiban iuran Tapera diyakini bakal menambah beban kelas menengah di Indonesia, lantaran daftar potongan gaji yang diterima karyawan semakin panjang. (SINDONews/30/05/2024) Kebijakan ini ditentang banyak pihak, terutama pekerja dengan alasan pertama, menyesakkan pekerja. Bagi pekerja dengan gaji UMR, potongan 3% untuk Tapera makin memperkecil nominal gaji yang diterima mereka. Bukan hanya Tapera, gaji pekerja sejatinya sudah dipotong dengan beragam program, seperti pajak penghas...

  Adakah pembekalan pernikahan dalam islam? Alfiah (Pemerhati Sosial) Kepala kantor kementrian agama samarinda, H. Aji Muliadi,S,Ag M.Pd., memberikan materi tentang bahya pra nikah pada kegiatan wawasan anggota kader kesehatan remaja UKS/M di MTs Negri Samarinda, SENIN (20/05). Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, dan kegiatan kader UKS ini untuk menciptakan kader kesehatan agar mereka tau dan mau melaksankan PHBS dan lebih mengantisipasi diri mereka dari pengaruh media yang dapat merusak kehidupan mereka di masa mendatang. Kepala kantor kementrian agama kota samrinda H. Aji Muliadi S,Ag M.Pd dalam arahannya mengapresiasi tinggi telah melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh MTs Negri Samarinda. Kalo dilihat dari sudut pandang pendidkan ini adalah salah satu kegiatan yang positif, tapi yang sangant disayangkan di sini adalah kegiatan ini diadakan oleh sekolah bukan tersistem oleh negara. Selain itu tema yang dibahas lebih mengarah kepada modera...

Oleh: Hildayanti  Meliput Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi merespons positif pengesahan Undang-Undang (UU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) oleh DPR dalam rapat paripurna Selasa, 4 Juni 2024 lalu. Sedangkan Ketua Departemen Kajian Perempuan, Anak dan Keluarga BPKK DPP PKS Tuti Elfita, mengatakan partainya menekankan pengesahan UU KIA berkaitan dengan paradigma penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak adalah bagian integral dari keluarga. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, menjamin Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), yang sudah disahkan dalam rapat paripurna, tak akan mendiskriminasi perempuan. Hal itu merespons anggapan UU KIA dinilai mendiskriminasi perempuan di tempatnya bekerja. tirto.id - Salah satu poin penting di dalam UU KIA adalah terkait cuti melahirkan bagi ibu pekerja selama enam bulan. Namun, ternyata ada syarat dan ketentuannya, yaitu cuti melahirkan paling singkat 3 bu...

TAPERA, Bukti Abainya Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Rakyat Oleh: Sarlin, Amd.Kep (Pemerhati Masalah Sosial)  Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) terus bergulir setelah presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menekan peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang TAPERA. Gelombang penekanan terus terjadi, lantaran PP tersebut akan mewajibkan perusahaan memotong gaji pekerja swasta. Nantinya para karyawan bakal mendapatkan potongan gaji sebesar 3% sebagai iuran TAPERA, dengan rinciannya 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja. Kewajiban iuran TAPERA di yakini bakal menambah beban kelas menengah Indonesia, lantaran daftar potongan gaji yang di terima karyawan semakin panjang. Sindonews.com, kamis (30 mei 2024). Perihal pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) menuai berbagai penolakan dari berbagai kalangan pekerja, baik pengusaha maupun buruh. Pasalnya, Tapera ini bukannya hanya diperuntukkan bagi PNS saja, tetapi di berlaku...