Opini

Oleh : Ummu Hayyan, S.P. (Pegiat Literasi) Presiden Prabowo Subianto merasa"Gelisah" karena masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, bahwa butuh anggaran mencapai Rp 100 triliun untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat. Hal ini disampaikan Dadan setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). Rapat membahas terkait Program MBG. cnbcindonesia.com. Di tengah problem pendanaan program MBG, muncul usulan dari ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin agar dana zakat dapat dilibatkan dalam program MBG.  Belum reda polemik mengenai usulan pakai dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis, kini, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin kembali melontarkan usulan baru, yakni memanfaatkan duit koruptor untuk mendukung program unggulan tersebut. VIVA.co.id Mirisnya, belum usai negara...

  Oleh : Ummu Mumtazah (Pegiat Literasi) Emosi tidak terkendali menyebabkan salah seorang terperangkap godaan syetan yang penuh kesesatan. Dalam kondisi tersebut, seseorang bisa melakukan apa saja diluar kehendak bahkan tanpa kendali keimanan. Ini terbukti pada seorang pelajar yang membunuh pelajar lainnya disebabkan karena cintanya ditolak hingga berujung kematian. Di Lamongan, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Korban adalah FPR (16), seorang pelajar SMK yang dibunuh oleh teman dekatnya sendiri. Kasus pelajar bunuh pelajar ini terjadi karena cinta pelaku ditolak korban. Polres Lamongan telah menangkap dan menetapkan AI (16) sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada Jumat (10/1/2025). Menurut keterangan polisi, pembunuhan ini telah direncanakan oleh pelaku dan dilakukan di lokasi tempat jasad ditemukan. Beritasatu.com Selain motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar tersebut karena penolakan cinta hingga berujung kekerasan dan pembunuhan, peristiwa tersebut juga d...

  Oleh : Intan Suciati Aktivis dakwah (Serdang Bedagai)  Tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah yang dilakukan oleh Harvey mois suami dari artis Sandra Dewi dan Helena Lim atau yang dikenal dengan Crazy Rich pantai indah kapuk. Negara di rugikan sekitar 271 Triliun dan ini adalah nilai yang sangat fantastis .Sebuah unggahan tik tok menarasikan hakim akan memberikan vonis 20 tahun penjara bagi terpidana kasus korupsi timah yang dilakukan Harvey mois. Berdasarkan penelusuran, terdakwah Harvey mois selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tim (RBT) dijatuhkan vonis pidana selama 6,5 tahun. Hakim yang diketuai Eko Aryanto mengatakan Harvey terbukti melakukan tindakan pidana pencucian uang (TPPU).  Dalam menjatuhkan putusan majelis, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa korupsi 271 Triliun. Diantaranya : Hasil catatan penyidik terdakwa berlaku sopan di persidangan, mempunyai tanggungjawab keluarga dan belum pernah di huk...

  Oleh : Roffi'ah Mardyyah Aulia lubis (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai)  Pada pemerintahan Prabowo meniadakan tunjangan kinerja dosen pada 2025. Faktor ketiadaan anggaran dan perubahan nomenklatur lembaga. Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Seluruh Indonesia (ADAKSI) memprotes belum dibayarnya tunjangan kinerja (Tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikti Saintek. Protes itu dilakukan simbolik dengan memberikan 60 karangan bunga ke Kantor Kemendikti saintek pada Senin (6/1/2024). Aksi ini adalah bentuk protes terhadap ketidakadilan yang dialami para dosen ASN. Sejak menerima SK sebagai ASN, pegawai lain di kementerian ini langsung mendapatkan Tukin,"   pada akhir masa jabatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, pemerintah menjanjikan Tukin dosen ASN akan terealisasi mulai Januari 2025. Namun, setelah berganti menteri kebijakan itu ditunda dengan belum ter...

  Oleh Haura (Pegiat Literasi) Setelah kurang lebih 15 bulan berlangsung serangan Israel di wilayah Gaza Palestina, Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata. Gencatan senjata  berlaku sejak ahad pagi (19/1/2025) waktu setempat setelah sempat tertunda selama tiga jam. Meskipun gencatan senjata itu telah disepakati, namun selama masa penundaan Israel masih sempat-sempatnya melancarkan serangan udara ke wilayah jalur Gaza. Sejak gencatan senjata berlaku, pada Minggu (19/1) Israel dan Hamas bertukar tawanan. Hamas membebaskan tiga orang Israel yang disanderanya dan Israel membebaskan 90 orang Palestina yang dipenjarakan. https://www.voaindonesia.com/. Ini merupakan fase pertama dan masih terdapat dua fase dalam perjanjian gencatan senjata tersebut.  Dalam kesepakatannya, negosiasi untuk fase kedua akan dimulai pada hari ke-16 dari fase pertama, yang dimulai pada ahad (19/1/2025) dan akan berlangsung selama 42 hari. Pada tahap itu, pasukan Israel akan ditarik dar...

Oleh: Syahraeni, S.P Kebakaran hutan yang melanda Los Angeles, California yang terjadi sejak Selasa (7/1), terus menunjukkan dampak mengkhawatirkan. Dilansir dari detikNews, update data sementara yang dirilis pada Jumat (10/1/2025), kebakaran tersebut telah mengakibatkan kerusakan lebih dari 13.000 bangunan, korban tewas sebanyak 11 orang, dan hampir 180.000 warga terpaksa mengungsi. Petugas pemadam kebakaran setempat menyebut insiden ini sebagai yang terparah dalam 16 tahun terakhir. Berdasarkan analisis perusahaan AccuWeather, kebakaran tersebut menimbulkan kerugian hingga US$150 miliar atau sekitar Rp2.430 triliun.  Kebakaran bermula di kaki bukit timur laut Los Angeles, dekat dengan kawasan cagar alam. Dalam hitungan jam, api dapat menyebar dengan cepat karena angin Santa Ana yang kecepatannya mencapai 160 km/jam. Angin ini menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan penyebaran api mencapai wilayah pegunungan dan kaki bukit. Selain angin kencang dan kurangnya hujan sebag...

Oleh: Mira, S.M. Isu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% cukup memanas pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terakhir Prabowo mengambil arah kebijakan populis dengan “membatalkan” kenaikan PPN secara umum dan sekadar menaikkan PPN untuk barang mewah. Di atas kertas, kebijakan itu melegakan rakyat karena harga berbagai barang dan jasa tidak jadi naik bersamaan pada 2025. Namun, langkah itu juga menunjukkan tidak konsistennya pemerintah dalam memutuskan kebijakan ekonomi yang menyangkut hajat hidup rakyat. Fakta menunjukkan walaupun kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai hanya berlaku untuk barang mewah, sejumlah barang dan jasa tetap ikut terdampak tarif PPN 12 persen. Kenaikan pungutan pajak itu terjadi atas sejumlah barang dan jasa yang sehari-hari cukup sering diakses masyarakat.  Misalnya, PPN atas kegiatan membangun dan merenovasi rumah, pembelian kendaraan bekas dari pengusaha penyalur kendaraan bekas, jasa asuransi, pengiriman paket, jasa agen wisata ...

  Oleh : Nurpah Achmad   Sangat miris dan sangat mengkhawatirkan melihat kondisi saat ini, terutama mengenai pergaulan di masyarakat. Baik kaum dewasa maupun remaja bahkan sampai ke anak di bawah umur, pergaulan mereka sudah melebihi batas normal. Bagaimana tidak, seperti kasus yang terjadi di Jakarta baru-baru ini. Penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap sepasang suami istri berinisial IG (39) dan KS (39) terlibat kasus pesta seks dan pertukaran pasangan ( swinger ). Pasutri tersebut ditangkap di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kombes Ade Ary Syam selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada pendistribusian dokumen elektronik melalui sebuah situs yang berisi ajakan untuk pesta seks dan bertukar pasangan. ( kompas.com , 10/01/2025).   Ternyata kasus di atas telah terjadi sebanyak 10 kali, yakni 2 kali di Jakarta dan 8 kali di Bali. Adapun alasan pasutri tersebut melakukan hal yang dijelas dilarang oleh agama tidak lain karena masalah ekonomi. Dan...

Oleh : Wiwik Afrah (Aktivis Muslimah) Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan paket kebijakan insentif dan stimulus tetap diberlakukan meskipun kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Meski semestinya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai hanya berlaku untuk barang mewah, sejumlah barang dan jasa tetap ikut terdampak tarif PPN 12 persen. Kenaikan pungutan pajak itu terjadi atas sejumlah barang dan jasa yang sehari-hari cukup sering diakses masyarakat. Misalnya, PPN atas kegiatan membangun dan merenovasi rumah, pembelian kendaraan bekas dari pengusaha penyalur kendaraan bekas, jasa asuransi, pengiriman paket, jasa agen wisata dan perjalanan keagamaan, dan lain sebagainya. Terdampaknya pengenaan PPN atas sejumlah barang dan jasa itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur tentang skema PPN di tahun 2025, yaitu tarif efektif 12 persen untuk barang-barang mewah da...

Oleh: Wiwik Afrah (Aktivis Muslimah) Rajab adalah salah satu bulan di antara empat bulan yang Allah Swt. muliakan (QS At-Taubah [9]: 36). Keempat bulan haram itu dijelaskan dalam hadis Nabi saw., “Setahun ada dua belas bulan. Di antaranya empat bulan haram (mulia), tiga bulan berturut-turut, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, dan Muharam, serta Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadilakhir dan Syakban.” (HR Al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan kemuliaan Rajab. Ini karena Rajab termasuk salah satu di antara empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Oleh karena itulah, para ulama telah menekankan agar bulan ini diisi dengan beragam amal saleh. Pada bulan ini juga harus dijauhi beragam perbuatan dosa atau maksiat. Ini sejalan dengan firman Allah Swt., “Karena itu janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu.” (QS At-Taubah [9]: 36). Artinya, kata Syekh Abu Bakar al-Jazairi, “Janganlah kalian melakukan maksiat pada bulan-bulan tersebut karena itu ...

Pajak Kebijakan Zalim dalam Sistem Kapitalisme Dalam sistem kapitalisme Oleh: Husnul Khotimah,,S.Si.M.pd Pajak sering dianggap sebagai alat utama untuk membiayai operasional negara. Pemerintah mengumpulkan pajak dari rakyat dengan dalih membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, jika ditinjau lebih dalam, sistem perpajakan dalam kapitalisme sering kali menjadi kebijakan yang zalim dan tidak adil, terutama bagi masyarakat kecil. Pajak sebagai Beban bagi Rakyat Kecil Dalam kapitalisme, struktur pajak sering kali bersifat regresif, di mana masyarakat berpenghasilan rendah justru menanggung beban yang lebih berat dibandingkan dengan kelompok elite ekonomi. Pajak tidak hanya dikenakan pada penghasilan, tetapi juga pada konsumsi barang dan jasa melalui pajak pertambahan nilai (PPN). Ironisnya, orang miskin yang menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan pokok membayar proporsi pajak yang lebih besar dibandingkan orang kaya. Selai...

  Penulis : Ummu Amira Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sebagai leading sector terus berupaya mencegah terjadinya konflik berbau agama yang sering muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Diantaranya melalui gagasan rumah moderasi beragama (RMB). Kemenag terus mendorong pendirian RMB di sejumlah kampus perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Kemenag menyampaikan dengan adanya RMB diharapkan memiliki manfaat besar dalam menciptakan kerukunan beragama di tengah masyarakat dan potensi-potensi kerawanan terkait isu agama bisa dicegah lebih dini dengan adanya RMB. Tugas RMB di kampus PTKI adalah sebagai pusat penguatan dan penyebaran wacana beragama yang moderat di masyarakat. Kampus PTKI diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal pemikiran dan gerakan moderasi beragama,  seperti komitmen kebangsaan, toleransi,anti kekerasan dengan dalih agama dll, JawaPos.com (25/12/2024).   Tidak hanya di kampus PTKI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Kepriba...

  Oleh : Ummu Mumtazah Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Alloh Swt, bulan saatnya kita lebih  meningkatkan ibadah dan  berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal Sholih untuk mendapat keridhoan-Nya. Sebab pahala kebaikan akan dilipatgandakan dan sebaliknya keburukan  serta kemaksiatan pun akan dilipatkangandakan dosa dan  hukumannya. Tentu saja setiap celah kebaikan  harus  kita laksanakan dan keburukan pun harus kita  ditinggalkan. Tetapi hal itu sebaiknya dilakukan bukan hanya di bulan Rajab saja tetapi juga dilakukan  pada setiap  waktu dalam setahun. Bulan Momentum Mengembalikan Kemuliaan Umat  Tidak terasa sudah satu abad lebih kemuliaan umat Islam hilang setelah kekuasaan Islam ( Khilafah ) diganti oleh orang-orang kafir penjajah. Pada saat itu, ketika umat dalam kejayaan Islam selama 13 abad, menorehkan beribu-ribu tinta emas kemenangan dan kegemilangan.  Banyak peristiwa-peristiwa penting dan  bersejarah di bula...

  Oleh : Roffi'ah Mardyyah Aulia lubis (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai)  Padang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sedang mengkaji rencana pembentukan peraturan daerah (perda) untuk memberantas penyakit masyarakat terutama lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Ranah Minang. "DPRD Sumbar sedang mengkaji kemungkinan pembentukan perda terkait LGBT," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Nanda Satria di Padang, Sumatera Barat, Sabtu. Menurut Nanda, saat ini terdapat daerah di Provinsi Sumbar yang sudah lebih dulu membuat perda pemberantasan LGBT. Oleh karena itu, DPRD menilai pemerintah provinsi juga perlu melakukan hal serupa. Langkah ini diharapkan bisa menjadi sebuah solusi untuk mengatasi penyakit masyarakat di daerah yang dikenal dengan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". "Pemerintah daerah harus merancang strategi bersama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara e...

  Penulis: Siti Hamida Aktivis: serdang Bedagai Meskipun Pemerintah menyakinkan PPN 12% hanya untuk barang mewah fakta di lapangan harga-harga barang lain tetap naik kegiatan membangun dan merenovasi rumah, pembelian kendaraan bekas, jasa asuransi, pengiriman paket, jasa agen wisata dan perjalanan keagamaan. Hal ini bisa terjadi karena ke tidak jelasan di awal akan barang yang akan terkena pajak PPN 12% sehingga penjual memasukkan PPN 12% pada semua jenis barang. Ketika harga sudah naik bisa dikoreksi akan aturan kenaikan PPN hanya untuk barang mewah saja. Sementara negara tampak berusaha untuk cuci tangan atas tindakannya, hal itu terlihat dari pernyataan menteri keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan paket kebijakan intensif dan stimulus pemerintah tetap berlaku meski kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa.  Tampak sekali negara memaksakan kebijakan membuat narasi seolah berpihak kepada masyarakat namun sejatinya ab...